PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) DALAM KUHAP No. 20 tahun 2025

-
Pengakuan bersalah merupakan salah satu konsep hukum acara pidana yang muncul dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu :

"Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman".

Diterapkannya konsep pengakuan bersalah ini tentu akan mempercepat proses penyelesaian kasus dan juga memungkinkan Terdakwa "yang benar-benar melakukan kesalahan" lebih diuntungkan karena Terdakwa yang mengaku bersalah (Plea Bargain) akan diringankan hukumannya yaitu paling lama 3 tahun hukuman penjara (Pasal 257 ayat 5 KUHAP), namun terhadap Terdakwa yang mengaku bersalah (Plea Bargain) tidak terbuka upaya hukum kasasi (Pasal 299 ayat 2 huruf e), sehingga Terdakwa atau kuasa hukumnya harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan.

Syarat-syarat Terdakwa yang dapat diterapkan konsep pengakuan bersalah yaitu :
  1. baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
  2. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V;
  3. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.
Terhadap Terdakwa yang diberikan konsep pengakuan bersalah maka Terdakwa akan diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat sebagaimana di atur dalam Pasal 257 KUHAP.  

Acara Pemeriksaan Singkat Pasal 257 KUHAP :

1.    Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat merupakan perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. 

2.    Dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa jika diperlukan. 

3.    Dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan: 

a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (l) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan; 

b. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa; 

c.  Guna kepentingan pembelaan, atas permintaan Terdakwa dan/atau Advokat, Hakim dapat menunda pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari; 

d.    Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; 

e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Putusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa. 

1.  4. Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat         

           dakwaan, hanya mencantumkan pasal yang dilanggar.

2.      5. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

3.    6.  Sidang perkara singkat dilakukan dengan Hakim tunggal.

4.       

Dengan demikian menurut pendapat penulis dalam hal Terdakwa dihadapkan ke suatu persidangan dimana si Terdakwa memang pelaku suatu tindak pidana, mengambil tindakan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah opsi yang baik.

Note : Hanya pendapat pribadi, silahkan menghubungi penulis jika ingin berkonsultasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Alur Persidangan Pidana Setelah Berlakunya KUHAP Baru (UU No. 20 tahun 2025)

-
Setelah berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata proses persidangan pidana di Indonesia menjadi berubah menjadi sebagai berikut : Pembukaan Sidang - Sidang Pemeriksaan Identitas/ Legal Standing Pembacaan Dakwaan Perdamaian/RJ ( Restorative Justice/Keadilan Restorative ) Pengakuan Bersalah Eksepsi Opening Statemen Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum Pembuktian dari Terdakwa (Penasehat Hukum) Rebuttal Closing Argument Tuntutan Pembelaan Replik/Duplik Musyawarah Putusan Penjelasan setiap tahap/agenda Tahap Pembukaan Sidang  Tahap ini diatur dalam Pasal 204 ayat 1 KUHAP, pada tahap ini hakim ketua sidang akan menanyakan kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Tahap Pembacaan Dakwaan Tahap ini diatur dalam Pasal 204 ayat 3 dan ...
Baca selengkapnya

WARGA NEGARA ASING TIDAK BOLEH MEMILIKI TANAH HAK MILIK DI INDONESIA

-
  WARGA NEGARA ASING TIDAK BOLEH MEMILIKI TANAH HAK MILIK DI INDONESIA Pasal 21 mengatakan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. (1)     Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2)   Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. (3)   Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4)   Selama seseorang dis...
Baca selengkapnya